Bali wins plastic-ban battle in Court, steps closer to being plastic-free island
Bali berada di jalan yang tepat untuk mengurangi limbah plastik di pulau resor setelah Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang menantang batas pemerintah daerah pada plastik sekali pakai.
“[Putusan] berarti bahwa peraturan gubernur yang membatasi penggunaan plastik sekali pakai memiliki posisi hukum yang kuat dan dapat diterapkan di seluruh Bali,” kata Gubernur Bali Wayan Koster, Kamis.
Pada bulan Desember, gubernur memperkenalkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 97/2018, yang membatasi penggunaan plastik sekali pakai, berharap bahwa kebijakan tersebut akan menyebabkan penurunan 70 persen dalam plastik laut Bali dalam waktu satu tahun.
Sementara para pencinta lingkungan memuji kebijakan itu, para pemilik bisnis dengan cepat memprotesnya, dengan alasan bahwa itu akan memengaruhi bisnis mereka.
Asosiasi Pendaur Ulang Plastik (ADUPI) dan dua pengusaha, Didie Tjahjadi dan Agus Hartono Boedi Santoso, menentang peraturan di Mahkamah Agung, dengan mengatakan hal itu melanggar peraturan pemerintah lainnya. Pengadilan menolak permintaan peninjauan kembali dan memerintahkan penggugat untuk membayar Rp 1 juta (US $ 71) untuk menutup biaya kasus ini.
“Kebijakan luar biasa untuk membatasi penggunaan plastik sekali pakai sangat dibutuhkan untuk mengatasi krisis limbah plastik,” bunyi putusan itu.
Koster menekankan bahwa keputusan Mahkamah Agung akan mendorong semangat Bali untuk mencapai tujuannya untuk membebaskan diri dari sampah plastik.
“Semua pemangku kepentingan harus mematuhi peraturan gubernur untuk menjaga kesucian dan keharmonisan Bali,” katanya.
